Kota Tarakan     Komunitas Blog Tarakan     LPSE Tarakan

Breaking News

Tuesday, February 3, 2009

Otonomi Award 2009 dengan Tambahan Parameter Baru

Otonomi Award 2009 akan dilaksanakan Mei nanti. Ada inovasi baru kategoti award. Sarana dan Prasarana Umum ditiadakan. Diganti kategori Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Untuk parameter Performa Politik, kategori Pelembagaan Politik diganti dengan Kinerja DPRD Kabupaten/Kota.

---

Rabu pekan lalu (28/1), langkah awal tahap pelaksanaan Otonomi Award 2009 dimulai. Di hadapan beberapa kepala daerah dan perwakilan 38 kabupaten-kota di Jawa Timur, JPIP menyosialisasikan parameter dan indikator Otonomi Award 2009.

Acara sosialisasi di Graha Pena, Jawa Pos itu sekaligus dirangkai dengan dialog publik bertema Menyelaraskan Penanganan Korupsi dan Memacu Inovasi di Daerah.

Hadir sebagai narasumber, antara lain, Ketua KPK Antasari Azhar, Deputi Kepala BPKP Djadja Sukirman, Kepala Kanwil BPK di Surabaya Zindar Kar Marbun, Bupati Sragen Untung Wiyono, dan Wakil Wali Kota Surabaya Arif Afandi.

Dialog publik itu merupakan salah satu bentuk komitmen keberpihakan JPIP pada daerah. Sebab, akhir-akhir ini pemerintah daerah seolah malas berinovasi mengembangkan daerah. Alasannya, takut berurusan dengan penegak hukum karena pemerintah daerah menjadi salah satu target pemberantasan korupsi. Padahal, inovasi merupakan kunci dalam setiap parameter dan indikator Otonomi Award JPIP.

Sejak didirikan pada 1 April 2001, JPIP secara intensif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Setiap tahun, lembaga yang didirikan Jawa Pos ini mengumumkan peringkat kabupaten-kota sesuai paremeter dan indikator. Bagi kabupaten-kota yang berada di peringkat teratas pada setiap indikator, JPIP memberikan penghargaan tertinggi berupa Otonomi Award.

Tahun ini, untuk kali ke delapan, JPIP akan mengukur kinerja pemerintah kabupaten-kota dalam mengelola otonomi daerah. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini ada tambahan satu parameter khusus, yakni tentang sanitasi. Dengan demikian, tahun ini JPIP akan mengukur kinerja pemerintah daerah pada lima parameter utama dan satu parameter khusus.

Pertama, parameter pengembangan ekonomi (economic development). Pada parameter ini JPIP melihat kinerja pemerintah daerah dalam tiga indikator. Yakni, pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Artinya, JPIP mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi di daerah. Juga dilihat bagaimana upaya pemerintah daerah memeratakan distribusi ekonomi hingga ke pelosok-pelosok. Dengan demikian, pembangunan tidak terhenti di pusat kabupaten-kota saja.

Terkait pemberdayaan ekonomi, peneliti JPIP akan menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang program/kebijakan pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi dan menyiasati keterbatasan ekonomi lokal. Semakin terintegrasi upaya memacu pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi lokal, nilai daerah semakin tinggi.

Kedua, parameter pelayanan publik (public services). Parameter ini terbagi menjadi tiga indikator. Yakni, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi. JPIP akan memberikan apresiasi yang tinggi pada pemerintah daerah jika bisa membuat terobosan di bidang pendidikan, kesehatan, dan penyederhanaan layanan administrasi di daerah. Bukan hanya menjalankan program pusat. Masing-masing indikator dinilai secara khusus oleh peneliti JPIP yang turun ke daerah selama satu minggu penuh.

Ketiga, parameter kinerja politik lokal. Ada tiga indikator untuk melihat kondisi politik lokal suatu daerah. Yakni, dalam bidang partisipasi publik, akuntabilitas, dan kinerja DPRD.

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah. Karena itu, harus ada terobosan yang berarti dalam bidang pelibatan masyarakat dalam membangun daerah, pemda berani transparan pada publik, dan DPRD harus berperan sebagaimana fungsinya, terutama dalam pengawasan pembangunan.

Kinerja DPRD ini penting untuk dicermati. Sebab, selama ini lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan ini justru tidak ada yang mengawasi. Akibatnya, sering wadah legislatif daerah itu justru menjadi ikon buruk otonomi daerah. Ini terjadi karena seringnya mereka terjerat kasus korupsi, terlibat konflik dengan kepala daerah, dan pertikaian antaranggota di dalamnya. JPIP akan memberi nilai tinggi bagi daerah yang mampu menunjukkan kinerja politik itu.

Keempat, parameter pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan yang dilakukan secara terpusat (baca: Jakarta) terbukti tidak berjalan secara optimal. Sebab, yang paling tahu siapa orang miskin dan di mana tempatnya pastilah orang daerah sendiri. Karena itu, pengentasan kemiskinan membutuhkan sentuhan lokal yang terintegrasi. Bukan hanya soal menaikkan pendapatan ekonomi, tetapi juga mempermudah akses pelayanan publik dan memberdayakannya secara politik.

Kelima, parameter pengelolaan lingkungan hidup. Kekhawatiran pemerhati lingkungan tentang dampak desentralisasi terhadap lingkungan di daerah cukup beralasan. Pasalnya, setelah diberi kewenangan yang besar, pemda akan serta merta memanfaatkannya untuk kegiatan yang tidak ramah lingkungan. Misalnya, untuk meningkatkan PAD, pemda memberi banyak izin pada penambang galian C tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya.

Ilustrasi itu, sepertinya, cukup mewakili untuk mengatakan keterkaitan erat antara desentralisasi dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Ini karena desentralisasi menjadi titik awal dari pengelolaan lingkungan yang bisa menciptakan dua kondisi berbeda.

Kondisi lingkungan akan menjadi rusak karena desentralisasi, atau sebaliknya akan menjadi lebih baik. Namun, mungkin pula, terjadi stagnasi pengelolaan lingkungan.

Karena itu, JPIP akan mengapresiasi tinggi pemda -lewat terobosan kebijakan yang dimiliki- yang mampu memanfaatkan kewenangan yang besar itu untuk pemerataan akses sumber daya alam, menjaga kelestariannya, dan mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup. Sebab, daerahlah yang paling tahu tentang tingkat kerusakan dan bahaya lingkungan hidup di daerahnya. (mk/redhi setiadi, email: redhi@jpip.or.id)

Sumber Jawa Pos (Senin, 02 Februari 2009)

No comments:

Post a Comment

Designed By Published.. Blogger Templates