Kota Tarakan     Komunitas Blog Tarakan     LPSE Tarakan

Breaking News

Friday, June 15, 2007

Nasib IPDN, Presiden Pilih Opsi Kombinasi

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih bimbang untuk mengambil keputusan terhadap status Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Tiga opsi yang pernah diberikan Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan di IPDN yang dipimpin Ryaas Rasyid juga tak diambil.

Kemarin SBY menggelar rapat terbatas untuk memutuskan nasib IPDN. Hadir dalam rapat tersebut Arief Rachman sebagai wakil ketua tim, Mendagri Ad Interim Widodo A.S., Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendiknas Bambang Sudibyo, Mensesneg Hatta Radjasa, dan Menteri PAN Taufik Effendi.

Rapat berlangsung pukul 10.45 hingga menjelang pukul 14.00. Tapi, tidak ada keputusan konkret yang dihasilkan. Ketua Tim Evaluasi IPDN Ryaas Rasyid mengatakan, presiden tidak spesifik memilih salah satu di antara tiga opsi yang ditawarkan timnya. "Tapi, yang dipilih kombinasi dan ada beberapa modifikasi dari opsi itu. Saya ditugaskan dalam 1-2 hari ini menyiapkan bahan dasar pengambilan keputusan," kata mantan rektor Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) itu.

Seharusnya dalam rapat terbatas kemarin SBY memilih satu di antara tiga opsi yang ditawarkan Ryaas cs. Ketiga opsi itu, pertama, mempertahankan keberadaan kampus IPDN di Jatinangor dengan beberapa perubahan. Yaitu, mengubah bentuk pendidikan yang tidak lagi sebagai pendidikan kedinasan, mengubah nama IPDN, kurikulum, dan meninjau ulang mekanisme rekrutmen calon mahasiswa.

Opsi kedua, mendirikan APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri) regional di lima provinsi. Lima IPDN regional itu, rencananya, didirikan di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku atau Papua. Opsi terakhir, menjadikan IPDN sebagai lembaga pendidikan kedinasan murni. Artinya, para calon mahasiswa harus telah mengantongi ijazah S-1. Pendidikannya juga digelar di kampus IIP Jakarta.

Lalu, apa pilihan SBY? Ryaas juga kewalahan menjelaskan pemikiran SBY. Menurut Ryaas, ada dua sisi yang dipilih SBY. Pertama, bagaimana menyelesaikan sistem yang ada sekarang di Jatinangor dan bagaimana menciptakan new set up sebagai kelangsungan dari itu.

Ketiga opsi itu, menurut presiden Partai PDK itu, diseimbangkan SBY. Opsi pertama, meneruskan IPDN yang ada. Opsi kedua, dalam jangka panjang, kemungkinan akan menyiapkan APDN. Opsi ketiga, menampung senior itu tetap akan dibuka.

"Tim semula berpikir, presiden hanya memilih satu opsi. Apa pun yang dipilih presiden, kami dukung. Ternyata tidak. Menurut presiden, ketiganya bisa jalan, tapi time frame-nya berbeda," tutur Ryaas.

Menurut dia, SBY menginginkan kebijakan yang komprehensif. Mulai sistem pendidikan, kurikulum, hingga kualitas dosen. "Presiden akan memutuskan pada akhir bulan ini atau paling lambat awal bulan depan. Presiden juga sangat optimistis," kata Ryaas.

Dalam rapat kemarin, lanjut Ryaas, yang dibicarakan meluas. Tidak sekadar status IPDN, tetapi juga status pendidikan kepemimpinan pemerintahan sekarang dan mendatang.

Ryaas menjamin sistem baru yang akan diterapkan bebas dari kekerasan. Sebab, 90 persen waktu habis untuk kegiatan akademik. Hanya 10 persen pelatihan dan fisik yang sangat selektif. "Selama ini (kegiatan) akademis hanya 30 persen." (tom)

Sumber Jawapos

1 comment:

  1. Semoga system baru IPDN bisa membuatnya menjadi lebih baik. Amin..

    ReplyDelete

Designed By Published.. Blogger Templates